CHAKRANEWS.MY.Bogor – INDONESIA JURNALIS.COM – Ketua Umum Relawan Kesetiaan Anak Jenderal Indonesia (R-KAJI), Syamsul Arifin, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis pemerintah yang harus terus didukung dan dikawal bersama. Menurutnya, manfaat program tersebut sudah dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari tenaga kerja di dapur MBG, pelaku UMKM, hingga petani dan peternak.
Pernyataan tersebut disampaikan Syamsul Arifin usai pembentukan FORUM KOMUNIKASI NASIONAL’08 yg didalamnya bergabung seluruh Komponen tokoh – tokoh ketua umum pendukung RI1 pelaksanaannya di sekretariat GPN’08, Jumat (19/6/2026) Sentul Bogor.
“Kami ini salah satu relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Semua program pemerintah itu baik. Presiden kita sekarang adalah pemimpin yang kami dukung melalui organisasi masyarakat dan relawan 08,” ujar Syamsul.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum R-KAJI, Syamsul mengaku aktif mengawal pelaksanaan Program MBG di lapangan. Ia juga berperan sebagai konsultan pendamping sekaligus mentor di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Mitra Lintas Cakrawala, Pademangan Barat serta Konsultan pendamping Yayasan AR ROZAQ KBB yang menaungi 6.SPPG di setiap titik kecamatan di Kab bandung barat.
Menurutnya, masih banyak pihak yang mengkritik Program MBG tanpa memahami pelaksanaannya secara langsung di lapangan.
“Mereka yang belum melakukan kegiatan dengan bukti nyata di lapangan tentu tidak memahami kondisi sebenarnya. Saya sebagai konsultan pendamping dan mentor terlibat langsung, termasuk dalam pelatihan penjamah makanan di SPPG bersama berbagai instansi terkait,” katanya.
Syamsul menjelaskan bahwa keberadaan dapur MBG memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat sekitar. Ia mencontohkan satu dapur MBG yang melibatkan puluhan tenaga kerja dari lingkungan setempat.
“Di satu dapur ada sekitar 47 pekerja yang berasal dari masyarakat sekitar. Itu memang arahan Presiden Prabowo agar masyarakat sekitar dilibatkan. Satu dapur melayani sekitar 2.800 hingga 3.000 penerima manfaat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut manfaat MBG tidak hanya dirasakan tenaga kerja dapur, tetapi juga pelaku usaha dan sektor produksi pangan.
“Belum lagi supplier dari UMKM, koperasi, CV pemasok bahan makanan, petani, dan peternak. Semua terlibat dalam rantai ekonomi ini. Orang yang belum turun ke lapangan sering kali tidak memahami dampak besarnya,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai aksi demonstrasi yang menuntut penghapusan Program MBG, Syamsul menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari sistem demokrasi yang sah. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak mengabaikan manfaat nyata yang telah dirasakan masyarakat.
“Demo itu tidak apa-apa karena negara kita demokrasi. Tetapi jangan sampai kebablasan. Program yang baik harus tetap didukung dan dikawal,” katanya.
Menurut Syamsul, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG lebih banyak disebabkan oleh oknum tertentu, bukan karena programnya.
“Yang salah itu oknum-oknumnya. Kita semua sudah mengikuti perkembangan kasus-kasus yang sedang diproses aparat penegak hukum. Serahkan saja kepada hukum. Jangan programnya yang disalahkan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa para pimpinan organisasi relawan yang hadir dalam Rakornas GPN 08 berkomitmen mendukung program pemerintah dan mengawal pelaksanaannya di lapangan.
“Kami mendukung programnya. Saya sendiri militan di akar rumput dan melihat langsung bagaimana masyarakat senang karena mendapatkan pekerjaan dan manfaat dari program ini,” ujarnya.
Guru, Posyandu, dan Kelompok Rentan Juga Terlibat
Syamsul juga membantah anggapan bahwa guru maupun kelompok masyarakat lainnya tidak mendapatkan manfaat dari Program MBG.
“Kata siapa guru-guru tidak mendapatkan manfaat? Ada PIC dapur, ada PIC guru, ada penanggung jawab dari dewan guru. Ada anggaran untuk mereka. Kepala sekolah dan komite sekolah mengatur jadwal pelaksanaannya. Banyak tenaga honorer yang juga mendapatkan tambahan penghasilan,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, terdapat dukungan bagi pelaksana Posyandu dan kelompok sasaran prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Ada juga koordinator Posyandu di setiap RW yang terlibat. Selain menerima manfaat program, mereka juga mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya,” katanya.
Penghentian Sementara Bukan Berarti Program Dihapus
Terkait adanya sejumlah SPPG yang mengalami penghentian operasional sementara atau suspend, Syamsul menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti program dihentikan secara permanen.
“Suspend itu penutupan sementara, bukan penghentian program. Ada suspend minor dan suspend mayor. Kalau minor biasanya hanya perbaikan kecil, misalnya fasilitas toilet atau loker yang harus disesuaikan dengan standar,” jelasnya.
Menurutnya, seluruh pelaksanaan MBG telah diatur melalui petunjuk teknis yang jelas, termasuk tata kelola dan standar operasional.
“Juknis BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 sudah mengatur tata kelola dengan baik. Programnya sudah bagus, tetapi ada oknum-oknum yang merusak citra program dan pimpinan negara,” ujarnya.
Supplier Harus Sesuai Juknis
Menjawab pertanyaan mengenai adanya dugaan pemasok atau mitra tertentu yang tidak melibatkan masyarakat sekitar, Syamsul menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat digeneralisasi.
“Yang terjadi di lapangan tidak semuanya seperti itu. Jangan karena ulah beberapa oknum lalu semua dianggap sama. Dalam tata kelola MBG sudah jelas diatur bahwa mekanisme supplier harus mengikuti petunjuk teknis yang berlaku,” katanya.
Ia menambahkan bahwa sistem pemasokan bahan makanan dalam MBG diarahkan melalui mekanisme yang terorganisir dan melibatkan koperasi sebagai bagian dari tata kelola program.
“Juknis tata kelola mengatur bahwa supplier harus melalui satu pintu, yaitu melalui koperasi. Jadi sebenarnya aturan sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaannya diawasi bersama,” pungkasnya.
(Eka)
