CHAKRANEWS.MY.ID,-BANGKA BARAT— Selama sepekan terakhir, narasi yang disampaikan pemerintah, DPRD, aparat kepolisian hingga pengelola SPBU di Bangka Barat nyaris seragam bahwa stok BBM subsidi aman, kuota tidak berkurang, distribusi berjalan normal.
Namun di Kecamatan Tempilang, narasi itu seperti bertabrakan dengan kenyataan.
Sejak pagi buta, antrean sepeda motor sudah memenuhi halaman SPBU 24.333.161 Desa Sangku. Mesin kendaraan dimatikan. Warga menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter Pertalite.
Yang menjadi pertanyaan masyarakat sederhana.
Kalau stok benar-benar aman, mengapa antrean justru semakin panjang?.
Pertanyaan itu kini tidak lagi berhenti pada keluhan warga. Ia berkembang menjadi pertanyaan mengenai efektivitas tata kelola distribusi BBM subsidi.
Sebab bagi masyarakat Tempilang, persoalannya bukan lagi sekadar ada atau tidaknya BBM.
Melainkan apakah distribusi benar-benar berjalan adil.
Pada Kamis (23/7/2026), sejumlah warga kembali menyampaikan keluhan kepada wartawan.
Mereka mengaku kendaraan roda dua tertentu seperti Suzuki Thunder maupun Yamaha Vixion hanya diperbolehkan mengisi sekitar lima liter Pertalite.
Di sisi lain, kendaraan roda empat yang telah memiliki barcode masih dapat membeli hingga sekitar 40 liter sesuai ketentuan.
Perbedaan perlakuan tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Apakah pembatasan lima liter itu merupakan kebijakan resmi Pertamina?
Apakah itu aturan internal SPBU?
Atau hanya kebijakan operasional petugas di lapangan?
Hingga kini belum ada penjelasan resmi yang secara spesifik menjawab pertanyaan tersebut.
Padahal dalam pelayanan publik, kepastian aturan merupakan bagian penting dari transparansi.
Ketika aturan berbeda dirasakan masyarakat tanpa penjelasan yang jelas, ruang spekulasi akan semakin terbuka.
Keluhan masyarakat tidak berhenti pada antrean.
Harga BBM eceran di sejumlah titik disebut telah mencapai Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan lanjutan.
Jika distribusi berjalan normal, mengapa harga di tingkat pengecer justru melonjak?.
Secara ekonomi, kenaikan harga tersebut menunjukkan adanya tekanan pada rantai distribusi di tingkat bawah.
Semakin sulit masyarakat memperoleh BBM langsung di SPBU, semakin besar peluang munculnya pasar eceran dengan harga jauh di atas harga subsidi.
Padahal BBM subsidi disiapkan negara untuk menjaga daya beli masyarakat, bukan membuka ruang keuntungan akibat keterbatasan akses.
Sejumlah warga juga mempertanyakan dugaan masih adanya pihak tertentu yang dapat memperoleh BBM dalam jumlah relatif besar untuk kemudian diperjualbelikan kembali.
Dugaan tersebut tentu memerlukan pembuktian.
Namun jika benar terjadi, persoalan yang dihadapi bukan lagi menyangkut ketersediaan stok.
Melainkan menyangkut pengawasan distribusi.
Empat hari sebelumnya, Minggu (19/7), Polsek Tempilang melakukan monitoring langsung di SPBU 24.333.161 Desa Sangku.
Kapolsek Tempilang bersama Kanit Reskrim, Kanit Intelkam dan sejumlah personel memantau aktivitas pengisian BBM sejak pukul 08.00 WIB.
Koordinator lapangan SPBU, Santo, memastikan pasokan BBM dari Pertamina tetap normal.
“Untuk stok BBM sampai dengan saat ini masih didistribusikan pas oleh Pertamina tanpa ada pengurangan. Sehingga masyarakat tidak perlu panik hingga berbondong-bondong membeli BBM secara serentak,” kata Santo.
SPBU juga menyediakan lahan parkir tambahan agar antrean tidak mengganggu arus lalu lintas.
Kapolsek turut mengingatkan masyarakat agar membeli BBM sesuai aturan serta memperingatkan pengendara yang menggunakan tangki tidak standar.
Di tengah panasnya antrean, personel Polsek Tempilang bahkan membagikan air minum kepada warga yang telah lama menunggu.
Potret tersebut memperlihatkan satu kenyataan.
Antrean bukan lagi peristiwa sesaat.
Ia telah menjadi rutinitas yang harus dihadapi masyarakat hampir setiap hari.
Pada hari yang sama, Manajer Operasional SPBU Pal 3 Mentok, Emil, menyampaikan stok Pertalite setiap hari masih tersisa sekitar 16 hingga 24 ton.
Menurutnya, antrean bukan dipicu kekurangan pasokan.
“Selama ini stok Pertalite selalu aman dan bahkan masih tersisa setiap hari. Jadi antrean yang terjadi bukan karena kami kehabisan stok,” ujar Emil.
Ia menilai meningkatnya antrean dipengaruhi banyak masyarakat yang beralih dari Pertamax ke Pertalite setelah selisih harga kedua jenis BBM semakin jauh.
Selain itu, panic buying juga disebut berpotensi memperpanjang antrean.
SPBU mengaku telah menerapkan verifikasi barcode, pencocokan STNK hingga sistem rolling operator untuk mencegah penyalahgunaan distribusi.
Namun, berbagai mekanisme tersebut belum mampu menjawab satu pertanyaan mendasar.
Mengapa antrean tetap terjadi jika seluruh sistem telah berjalan?
Pada 17 Juli 2026, Bupati Bangka Barat Markus, S.H., memastikan kuota BBM subsidi dari Pertamina tidak mengalami pengurangan.
Pemerintah daerah juga meminta masyarakat tidak melakukan panic buying serta menggandeng Polres Bangka Barat untuk memperkuat pengawasan.
Di hari yang sama, Ketua DPRD Bangka Barat H. Badri Syamsu mengusulkan pembentukan Satgas Gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Satpol PP dan instansi terkait.
Menurutnya, penyebab antrean harus dipastikan melalui pengawasan yang lebih komprehensif.
“Perlu dipastikan penyebab antrean panjang yang terjadi, apakah dipengaruhi tingginya permintaan, pola distribusi atau faktor lainnya,” ujar Badri.
Usulan tersebut menunjukkan bahwa persoalan antrean dinilai tidak cukup dijawab melalui pernyataan bahwa stok masih tersedia.
Yang perlu dipastikan apakah distribusi benar-benar berlangsung tepat sasaran.
Rangkaian fakta sejak 17 hingga 23 Juli memperlihatkan pola yang menarik.
Pemerintah menyebut kuota aman.
SPBU menyatakan stok tersedia.
Kepolisian melakukan pengawasan.
DPRD meminta Satgas dibentuk.
Namun masyarakat masih mengantre setiap hari.
Di titik inilah persoalan tampaknya bergeser.
Bukan lagi tentang berapa banyak BBM yang dikirim ke Bangka Barat.
Tetapi tentang bagaimana BBM itu didistribusikan hingga benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Karena ukuran keberhasilan distribusi BBM subsidi tidak berhenti pada angka tonase yang masuk ke SPBU.
Keberhasilannya diukur dari apakah masyarakat memperoleh akses yang adil tanpa harus kehilangan waktu berjam-jam di depan dispenser.
Sejumlah pertanyaan pun masih menunggu jawaban berbasis data.
Berapa jumlah kendaraan yang mengisi BBM subsidi setiap hari?
Apakah seluruh transaksi telah sesuai dengan barcode dan identitas kendaraan?
Apakah pembatasan lima liter bagi kendaraan roda dua memiliki dasar aturan yang berlaku?
Apakah terdapat pola pengisian berulang yang perlu dievaluasi?
Selama pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab secara terbuka, ruang spekulasi akan tetap hidup.
Selama antrean masih menjadi pemandangan rutin, masyarakat akan terus menilai persoalan ini bukan semata soal stok, melainkan soal apakah distribusi BBM subsidi benar-benar telah dikelola secara adil, transparan dan tepat sasaran.
Penulis: Kemis
