CHAKRANEWS.MY.ID JAKARTA,-Maman Surahman sebagai sekjen PKBU Jawabarat mengajukan keberatan kepada Pemda Bekasi tentang presidium kabupaten Bekasi Utara,
” Kami sangat prihatin sekali tentang wilayah Bekasi khususnya untuk wilayah Bekasi bagian utara,jadi pemerintah kita ini yang ada kalau menurut kami wilayah bagian utara ini sudah layak untuk dimekarkan karena kita punya Pemda, punya pemerintahan kabupaten jauh adanya di ujung berung dengan Utara dengan Selatan itu jauh banget. makanya kami sebagai masyarakat di wilayah bagian utara ini ingin menggerakkan pemekaran wilayah. pemekaran kabupaten Bekasi Utara, jadi kami sudah bergerak atau mengajukan dari tahun 2009 sampai hari ini pihak Pemda belum sama sekali memberikan respon” ucapnya.
Pemerintah pusat belum ada yang respon atau bertindak padahal kalau kita lihat semuanya sudah ada di sini, sudah ada hasil kajian dari profesor doktor yang mana hasilnya itu 85% layak untuk dimekarkan itu pada tahun 2009. Dan pada tahun 2008 kemudian lahirlah surat keputusan dari dewan, ada surat keputusan Paripurna dari dewan DPRD kabupaten Bekasi tahun 2009 itu sudah diputuskan bahwa untuk pembentukan daerah- daerah otonomi baru kabupaten Bekasi Utara. artinya hari ini pemerintah diem tidak ada respon apalagi seharusnya namanya pemekaran sebenarnya tugasnya dewan bukannya tugas masyarakat.
seharusnya dewan jangan hanya diam tetapi bergerak lah jangan hanya minta dipilih doang ini kan aspirasi aspirasi masyarakat,
Jadi masyarakat menginginkan untuk wilayah utara segera di Mekarkan biar ada keadilan hari ini kami sekjen PKBU Jawabarat mengambilan tindakan dan meminta kepada Pemda Kabupaten segera mendengarkan Aspirasi masyarakat Bekasi Utara keadilan di wilayah utara yang punya potensi baik minyak, migas pertaniannya, punya laut punya industri juga tapi masyarakatnya masih susah.
Solusinya adalah pemekaran Bekasi Utara agar pemerintah me respon atau pemerintah pusat presiden, komisi 2 agar mencabut moratorium hari ini moratorium kami menginginkan pemerintah kita ini agar segera dicabut biar ada keadilan khususnya untuk di wilayah Bekasi dari tahun 2009. sampai hari ini blum ada ke lanjutannya.
(Red)
